Pada Selasa, 22 Oktober, Kampung Swastika Buana terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Lampung Tengah dalam acara Penilaian Replikasi Kampung Anti Korupsi. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/1220/IV.01/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penilaian Percontohan Kampung Antikorupsi Tingkat Kabupaten Tahun 2024. Serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/271/IV.01/HK/ 2024 Tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Desa Percontohan Anti Korupsi se Provinsi Lampung

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Zulfikar Irwan, S.Sos., M.M., yang mewakili Pjs Bupati Lampung Tengah, Bobyy Irawan, S.E., M.Si., serta dari team penilai Arief Nugroho, S.E., M.Si, (Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung), selaku ketua rombongan. Yohanes Sulistiono, SE., MM dan Lokman Hadi Susda, S.STP., SH., MH (Fungsional Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung), Robie Oktasuryantas, S.STP., M.Si (Fungsional Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung), Arief Nugroho, S.E., M.Si, (Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung), selaku ketua rombongan. Yohanes Sulistiono, SE., MM dan Lokman Hadi Susda, S.STP., SH., MH (Fungsional Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung), Robie Oktasuryantas, S.STP., M.Si (Fungsional Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung), 

Dalam acara ini, Zulfikar Irwan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Turut hadir pula Inspektur Kabupaten Lampung Tengah, Adi Sriyono, S.Sos., M.M., serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat Seputih Banyak. Kehadiran berbagai instansi menunjukkan dukungan kuat terhadap inisiatif ini.

Kepala Kampung Swastika Buana, Made Rimbawa Putra, S.E., mengungkapkan harapannya agar kampungnya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat lokal.

Program Desa Anti Korupsi bertujuan untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan: Membangun pemahaman yang kuat tentang korupsi, dampaknya, dan cara pencegahannya di seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa semua keputusan, pengeluaran, dan proses pengadaan di tingkat desa dapat diakses dan dipahami oleh publik.
3. Membangun Kapasitas dan Keterampilan: Melatih pejabat pemerintah desa, warga, dan pihak lain dalam teknik anti korupsi dan pengawasan.

Sasaran

1. Pencegahan Korupsi: Mengurangi insiden korupsi di desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penerapan kontrol internal yang ketat.
2. Penindakan Korupsi: Memastikan bahwa dugaan korupsi ditangani dengan cepat dan adil, dengan koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah.
3. Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan kegiatan desa.
4. Kemitraan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah: Bekerja sama erat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung dan memperkuat inisiatif anti korupsi di tingkat desa.
5. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Membantu dalam pembentukan dan penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung tata kelola desa yang bersih.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh penting dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Kampung Swastika Buana dapat menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan menginspirasi kampung-kampung lain untuk melakukan hal yang sama.